Header Ads

Koperasi Nelayan Morotai Desak KKP RI Tarik Merlin Neyland Dari SKPT Morotai


MOROTAI - Perwakilan 83 Koperasi Nelayan Kabupaten Pulau Morotai, setelah mendapat informasi bahwa Kadahan Lobi, warga desa sangowo Morotai bersama Merlin Neyland, FM SKPT Morotai,  pada rabu 30 januari 2019, di istana negara, di hadapan presiden, disaksikan menteri kelautan dan perikanan,  Susi Pudjiastuti. Kadahan  menyampaikan keluh kesah mengatas namakan nelayan Pulau Morotai adalah pembohongan publik dan syarat kepentingan kelompok mereka. 

Lantaran itu, Perwakilan 83 Koperasi Nelayan menggelar Rapat Pengurus Koperasi Nelayan dan anggota  Se-Kabupaten Pulau Morotai.  Di Kantor Sekretariat Koperasi Tuna Karya Bangkit,  Desa Sangowo Timur, 
Kecamatan Morotai Timur Kabupten Pulau Morotai. sabtu 2 Februari 2019, pukul 16.15 wit. 

Ketua Kelompok  Nelayan,  Koperasi Nelayan Tuna Karya Bangkit,  Naji Pajula,  bertindak sebagai Pimimpin Rapat, di dampingi Suaib Sidasi, perwakilan Koperasi Nelayan Moro Madoto Bangkit dan kurang lebih 50 orang Pengurus Koperasi Nelayan serta
anggota nelayan,  menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:

-Terkait Pengaduan seorang yang megatas namakan perwakilan nelayan Morotai
atas nama Kadahan Lobi pada yang mulia bapak Presiden Repubik Indonesia,
pada acara silaturahmi di Istana Negara, rabu 30/1/2019  dan
KADAHAN sendiri notabenenya adalah bukan merupakan seorang nelayan.

-Kami seluruh pengurus koperasi nelayan di wilayah Kabupaten Pulau Morotai, sangat perlu mengklarifikasinya guna memperjelas kondisi yang
sesungguhnya terjadi dan sudah sangat berlangsung bertahun-tahun.

-Adapun Pernyataan-pernyataan kami adalah sebagai berikut:

Aspirasi dan curahan hati yang di bawakan KADAHAN atas nama
nelayan Morotai sesungguhnya tidak benar dan syarat kepentingan kelompok
mereka (Koperasi Nelayan Tuna Pasifik) dan kelompok lain yang saling
bekerja sama untuk tujuan tujuan tertentu.

Kelompok (Koperasi Nelayan Tuna Pasifik dan Koperasi Nelayan Taruna
Selatan) sampai dengan detik ini tidak pernah mendukung SKPT yang
berlokasi di PPI Desa Daeo Majiko Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten
Pulau Morotai dengan cara tidak memasukkan ikan Tuna hasil tangkapan ke SKPT yang didirikan oleh Pemerintah Pusat melalalui Kementrian Kelautan
dan Perikanan di Kabupaten Pulau Morotai dan secara langsung tidak
mendukung program Pemerintah Pusat dan Daerah yakni swasembada ikan
dan meningkatkan Pendapatan Asli Daeran (PAD) melalui sektor Perikanan.

Fasilitas yang di gunakan oleh Dua Koperasi ini adalah fasilitas Pemerintah
Pusat, dalam hal ini KKP - RI melalui SKPT Kabupaten Pulau Morotai.

Banyak anggota nelayan di dua koperasi ini telah keluar dari pengurus
koperasi dan memilih bergabung dengan koperasi nelayan lain dengan
pertimbangan yaitu management yang tidak transparan dan pelayanan yang tidak
baik

Kehadiran SKPT yang berlokasi di PPI Desa Daeo Majiko,  Kecamatan Morotai
Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, sangat memberikan dampak positif bagi
keberlangsungan aktifitas Koperasi  nelayan, sebab:

Harga beli ikan Tuna oleh SKPT di Kabupaten Pulau Morotai jauh lebih
baik

SKPT memberikan fasilitas bagi nelayan dalam menunjang aktifitas
melaut.

Memperpendek rentang kendali koperasi dalam memelihara kualitas mutu
ikan tuna, serta dapat mengurangi biaya yang sangat besar dalam aktifitas
perkoperasian itu sendiri.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai melalui Program Bupati dan
Dinas Kelautan dan Perikanan selalu hadir dalam memberikan layanan
sarana dan prasarana penunjang Koperasi nelayan.

Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Benny Laos,  konsisten dalam pemenuhan
sarana dan prasarana perikanan melalui program-program di Dinas
Kelautan dan Perikanan yang sudah berjalan selama kurang lebih dua
tahun masa pemerintahan,  terutama bantuan premi asuransi jiwa bagi
nelayan, bantuan armada tuna, sarana rantai dingin serta program-program
melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yaitu pelatihan sistem
management koperasi dan sistem aplikasi (Accurate Lite) yang menjamin
transparansi hasil penjualan ikan dari nelayan ke koperasi sampai ke SKPT

Dalam menunjang usaha Koperasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau
Morotai juga memberikan modal usaha setiap tahun.

Dengan mencermati kondisi yang terjadi dan tidak maksimalnya serta
ketidak mampuan dalam mengemban tugas sebagai koordinator SKPT,
maka dengan ini kami menyatakan sikap bahwa ibu MERLIN NEYLAND, segera 
di tarik sebagai koordinator atau FM SKPT Kabupaten Pulau Morotai, serta
sangat berharap peristiwa ini jangan terulang kembali, sebab mereka telah
melakukan pembohongan publik,  serta mencederai nama baik nelayan di
Seluruh wilayah Kabupaten Pulau Morotai.

Jika pernyataan ini tidak di akomodir dengan baik, maka kami nelayan Kabupaten Pulau Morotai, akan mengusir secara paksa ibu Merlin Neyland, dari wilayah kerja di Kabupaten Pulau Morotai. 

"Pernyataan sikap yang kami buat tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, sehingga bapak presiden Jokowi dan ibu menteri Susi, dapat memperhatikan dan menjadi bahan referensi untuk meningkatkan sistem dan organisasi perkoperasian di indonesia, lebih hususnya di Kabupaten Pulau Morotai," tegas ketua pimpinan rapat, Naji Pajula dan di sahuti seluruh pengurus dan anggota  koperasi nelayan Pulau Morotai.(oje)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.