Header Ads

OJK Kalbar Gelar Sosialisasi Peraturan Tentang Fidusia, Dalam Rangka Meningkatkan Pemahaman PUJK


Pontianak - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalbar menggelar Sosialisasi Peraturan No 42 Tahun 1999 tentang fidusia
di Hotel Aston Pontianak di JL. Gajahmada, Kecamatan Pontianak Selatan, Kalimantan Barat Kamis,(25/04/2019) sekitar pukul 08.00 hingga pukul 01.00 WIB.

Kegiatan sosialisasi fidusia untuk meningkatkan pemahaman Pelaku Usaha Jasa Keuangan(PUJK)mengenai hak dan kewajiban konsumen industri jasa keuangan.Sosialisasi dengan tema "Implementasi Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan serta Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen sesuai dengan Ketentuan Perlindungan Konsumen" itu diharapkan mendorong PUJK lebih transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat/calon konsumen khususnnya mengenai hak dan kewajiban terkait produk dan layanan jasa keuangan.

"Kegiatan ini diharapkan bisa mendorong PUJK untuk terus meningkatkan peran sertanya dalam upaya perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan," ucap Budi Rahman Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK Kalimantan Barat kepada wartawan.

PUJK juga diharapkan dapat memberikan informasi yang tepat kepada konsumen dan melakukan upaya pelayanan dan penyelesaian pengaduan yang tepat sehingga pada akhirnya akan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan dan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat,"ujarnya.

Ditempat yang sama Lumbun Hutapea Kepala Bagian Lembaga Pengawasan Pembiayaan Otoritas Jasa Keuangan pusat mengatakan, Apabila ada masalah konsumen mengalami kemacetan pembayaran selama perjanjian pihak Pembiayaan diberi hak untuk melakukan penagihan dan penarikan yang dikuasai oleh konsumen, namun dengan tata cara penarikan yang benar dan manusiawi.

"Sebelum dilakukan eksekusi atau penarikan kepada debitur terlebih dahulu pihak debitur harus diberikan peringatan SP 1,2 dan 3 Setelah melalui tahapan - tahapan tersebut selanjutnya pihak fainance yang ingin melakukan penarikan harus mengantongi surat sertifikat sertifikasi dan apabila ditemukan petugas melakukan eksekusi tidak mengantongi sertifikat sertifikasi akan dilakukan penindakan,"ujarnya.

Terpisah, Bidang Hukum Polda Daerah Kalimantan Barat Kompol Wahyudi menanggapi terkait pihak fainance ingin melakukan penarikan barang yang mengalami tunggakan pembayaran sesuai peraturan Kapolri No 8 Tahun 2011 kepolisian hanya melakukan pengamanan apabila ada permintaan dari pihak Fainance. Namun, pihak pemohon harus mengantongi surat tugas resmi dari lembaga penjamin Fidusia, mengantongi akta dan mengantongi sertifikat sertifikasi.

"Apabila tidak ada Surat resmi dari pemohon pihak kepolisian tidak bisa melaksanakan tugas pengamanan, karena polisi bukan eksekutor penagih hutang.dan apabila kepolisian melaksanakan tugas melakukan pelanggaran kode etik nanti malah bisa di laporkan balik.

Saya menghimbau kepada masyarakat dengan adanya aturan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2017 tidak ada lagi Debt Colector melakukan penarikan obyek unit kendaraan di jalan. Apabila itu masih dilakukan oleh petugas penagih hutang masyarakat atau debitur bisa mengadukan ke pihak kepolisian,"ujarnya.

Sementara menurut ketua asosiasi eksternal Kalbar Ardiansyah mengatakan, kegiatan sosialisasi aturan operasional dilapangan No 42 Tahun 1999 tentang Fidusia yang dilaksanakan oleh otoritas jasa keuangan Kalbar (OJK). teman- teman asosiasi eksternal bisa melaksanakan tugas sesuai aturan dan prosedur yang benar dilapangan,"pungkasnya.

Yudha

1 komentar:

  1. Kolektor harus di beri jaminan keamanan dalam melakukan penagihan maupun penarikan

    BalasHapus

Diberdayakan oleh Blogger.