Header Ads

Bawaslu menutup mata tentang money politic di pulau morotai


Morotai-Salah satu Tim Pemenangan Calon Anggota Legislatif (Caleg) di  Kabupaten Pulau Morotai Daerah Pemilihan (Dapil) III Kecamatan Morotai Timur - Utara dicurigai adanya Dugaan Kecurangan yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di  Tempat Pemungutan Suara I (TPS I)  di Desa Buho-buho Kecamatan Mortim(morotai timur.red)

Dugaan Kecurangan tersebut yang dilakukan oleh KPPS Desa Buho-buho merupakan suatu Pelanggaran Hukum. Menurut Salah Satu Tim Pemenangan Caleg  PDI-P Nomor Urut 3 SP Dapil III Kecamatan Morotai Timur-Utara Kabupaten Pulau Morotai terangnya bahwa  di Desa Buho-buho TPS 1 adanya Kecurangan Pemilih dibawah Umur Mencoblos Salah Satu Kandidat Caleg dari Partai PDI-P Nomor Urut 1 Dapil III Kecamatan Morotai Timur-Utara dan di duga melakukan Money politic dalam Pemilu serentak 2019 ini.
Dalam memperkuat Dugaan Kecurangan tersebut,  Yustina Labaka salah satu warga Desa Buho-buho mengaku bahwa saya diberikan uang sebesar 50 ribu untuk memilih dia(caleg PDI-P no 1.red)  Pencoblosan dan saya disuruh Mencoblos DPRD Kabupaten/Kota dari Partai PDI-P No 1(Hean.red). Terangnya saat dikonfirmasi media ini.

Sementara itu, Tim Pelapor saat didatangi media (13/5), katanya : Laporan yang kami sampaikan ke Bawaslu Pulau Morotai terkait Money Politik dibuktikan dengan video tersebut tidak lolos karena buktinya tidak kuat, dengan alasan hanya dengan uang 50 ribu masa kita harus pidana orang dan tim yang bersangkutan tidak memiki SK Tim Pemenangan.

Harapan dari Tim Pelapor, sejujurnya kami hanya berharap bahwa Hukum harus ditegakan, Kinerjanya Bawaslu harus diruba, harus mempelajari aturan secara detail karena masalah ini sudah mengandung unsur Money Politik Murni. harapnya

Terkait dengan Kecurangan itu, Tim Pemenangan Caleg PDI-P Nomor Urut 3, mengutuk keras tindakan Penyelenggara Pemilu (Bawaslu Kab. Pulau Morotai) yang membuat keresahan kami,  dan kami dari Tim Pemenangan serta Caleg PDI-P Nomor Urut 3 merasa sangat dirugikan."Dalam Kasus Pemilih Dibawah Umur dan Money Politik,  ini merupakan Pelanggaran Hukum maka wajib diproses secara hukum, kami meminta agat KPUD dan Bawaslu bersikap netral dan segera membuat rekomendasi untuk dilakukan  proses hukum.

Ketika media ini mengkonfirmasi via Whatshab terkait dengan Laporan Money Politik di Desa Buho-Buho tersebut, Pihak Bawaslu (Ibu Sheny) tidak menjawab. (oje)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.