Header Ads

Serikat Buruh Kecam Keras Revisi UU NO 13 Tahun 2019


Jakarta - MPGI News.Seluruh  Aliansi Serikat tenaga kerja dari FSP KEP SPSi, FSPKEP-SPSI, FSPI,FSPLEM -KSPI, PPMI'98 dan yang lain.

Seluruh perwakilan serikat tenaga kerja yang tergabung berunjuk rasa di depan istana negara.
Terkait revisi undang-undang ketenagakerjaan, seluruh pekerja yang tergabung dalam organisasi serikat pekerja (GEKANAS) tegas.

melakukan penolakan tersebut, dilakukan karena wawancana revisi undang-undang tersebut, dianggap akan sangat merugikan para pekerja.

"Kami dari GEKANAS(gerakan kesejahteraan nasional) yang merupakan gabungan dari organisasi pekerja. tegas menolak rencana revisi UU nomor 13 tahun 2003.

tentang ketenagakerjaan karena akan sangat merugikan para pekerja"tegasnya koordinator Gekanas Abdullah di Jakarta Rabu 21 Agustus 2019.

R.Abdullah pun menegaskan. beberapa alasan penolakan tersebut, antara lain.karena sampai saat ini belum ada kajian yang pasti tentang manfaat revisi tersebut.

Belum lagi,perwakilan organisasi serikat pekerja tidaklah dilibatkan dalam pembahasan revisi undang-undang tersebut.

"karena undang-undang ini sangat menentukan nasib 51 juta pekerja formal yang sedang bekerja dan jika dijumlahkan dengan keluarganya dapat mencapai ratusan juta lebih atau sekitar 50% penduduk Indonesia, makanya harus profesional dan harus sangat hati-hati dalam menentukan suatu kebijakan."ungkap Abdullah.

lanjut R Abdullah.pemerintahan sendiri belum melakukan dialog secara prinsip dengan serikat pekerja atau serikat buruh,dalam hal rencana revisi undang-undang tersebut.

 kata Abdullah, mekanisme pengambilan keputusan untuk revisi undang-undang tersebut belum dijalankan dengan benar,"hal ini ditandai dengan tidak adanya dokumen resmi sebagai hasil pembahasan bersama dengan semua pihak terkait, terlebih dengan perwakilan para pekerja.

yang ada adalah bahwa revisi undang-undang ketenagakerjaan telah disetujui oleh LKS tripartit, itupun LKS tripartit tahun 2016 tetapi sekali lagi tanpa dokumen yang resmi."katanya.

Bukan tanpa alasan jika organisasi pekerja menolak rencana revisi tersebut.menurut Abdullah karena berulang-berulang nya cara-cara lama yang dilakukan oleh organisasi pengusaha.

yang tergabung dalam asosiasi pengusaha dan mengupayakan revisi undang-undang tersebut.

"jadi asosiasi pengusaha mencoba menggulirkan kembali keinginannya untuk merevisi undang-undang ini.dengan membuat opini kepada presiden bahwa undang-undang ini termasuk yang menghambat dunia usaha dan perekonomian Indonesia,padahal itu semua belum tentu kebenarannya tegasnya Abdullah kepada media MPGI News.
(Sokel/thoge)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.