Header Ads

TIDAK BISA ATASI KARHUTLA, PRESIDEN AKAN COPOT PANGDAM, KAPOLDA, DANREM, DAN KAPOLRES


MPGI News - Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Gubernur, Pangdam, Kapolda berkolaborasi, bekerja sama dibantu dari Pemerintah Pusat, Panglima TNI, Kapolri, BNPB, dan Badan Restorasi Gambut (BRG) dan mengatasi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

“Usahakan jangan sampai kejadian baru kita bergerak, api sekecil apa pun segera padamkan, kerugian gede sekali kalau kita hitung,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2019) siang.

Ia mengingatkan, bahwa aturan main untuk Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres tetap sama sebagaimana yang disampaikan tahun 2015 lalu. “Saya telepon ke Panglima TNI, saya minta dicopot yang tidak bisa mengatasi, saya telepon lagi mungkin 3 atau 4 hari yang lalu kepada Kapolri dengan perintah yang sama dicopot atau enggak bisa mengatasi yang namanya kebakaran hutan dan lahan,” tegasnya.

Untuk itu, Presiden meminta kepada Pemda, Gubernur, Bupati, Walikota agar di backup (upaya ini, red) karena kerugian ekonomi besar sekali.

“Jadi Pak Panglima Pak Kapolri, saya ingatkan lagi masih berlaku aturan main kita. Aturannya simpel saja kan, karena saya engga bisa nyopot Gubernur, engga bisa nyopot Bupati atau Walikota, jangan sampai ada yang namanya status siaga darurat, jangan sampai, ada api sekecil apapun segera diselesaikan sudah,” sambung Presiden.

Ia mengingatkan, masing-masing punya infrastruktur organisasi sampai ke bawah, di desa ada Kamtibmas ada Babinsa ada semuanya. Mestinya itu begitu muncul kecil ketahuan dulu.

Dirinya merasa perlu menyampaikan kembali aturan main itu karena mungkin ada Kapolda baru yang belum tahu aturan mainnya, ada Pangdam baru yang belum tahu aturan mainnya, ada Danrem, ada Kapolres baru yang belum tahu aturan mainnya.

“Aturan mainnya tetap, jangan meremehkan adanya hotspot. Jika api muncul langsung padamkan, jangan tunggu sampai membesar. Saya nggak perlu segera bicara banyak-banyak karena semua sudah tahu lah cara menanganinya seperti apa, cara pencegahannya seperti apa, nggak perlu kita ulang-ulang,” tutur Jokowi.

Jadi, lanjut Presiden, yang pertama prioritaskan pencegahan melalui patroli terpadu deteksi dini sehingga kondisi harian di lapangan selalu termonitor, selalu terpantau. Kedua, penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut, kalau musim panas di cek bener dan harus dilakukan secara konsisten, tinggi permukaan air tanah gambut agar tetap basah dijaga terus terutama di musim kering.

Kemudian yang ketiga sesegera mungkin pemadaman api kalau memang ada api. Jangan biarkan api itu membesar, langkah-langkah water bombing yang kalau sudah terlanjur gede itu juga tidak mudah, tapi memang harus dilakukan kalau api sudah besar.

“Terakhir saya minta langkah-langkah penegakan hukum, saya lihat ini sudah berjalan cukup baik, saya pantau, saya monitor di lapangan dilakukan tanpa kompromi,” ucap Presiden.

Sebelumnya pada awal sambutannya Jokowi mengatakan, kebakaran hutan dan lahan sering terjadi di hampir semua provinsi. Pada tahun 2015 lalu, kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan ini mencapai Rp221 trililun dan mencakup 2,6 juta hektar.

Sementara pada tahun 2018, angka tersebut telah berhasil diturunkan hingga mencapai 81 persen. Namun ada kecenderungan jika tahun angka angka kebakaran hutan dan lahan menunjukkan gejala kenaikan.

“Ini naik lagi, ini yang tidak boleh. Harusnya tiap tahun turun, turun, turun, turun, turun, turun,” kata Presiden.

Ia mengakui menghilangkan total kebakaran hutan dan lahan memang sulit. Tetapi ia menekankan, harus ditekan turun, dan yang paling penting pencegahan, jangan sampai api sudah membesar baru bingung.

“Menanggulangi kalau udah gede apalagi di hutan gambut, sangat sangat sulit sekali padamnya,” ungkapnya.

(Tim Media/thoge)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.