ads

Senin, 02 September 2019

  • Follow us

Pemerintahan Desa Mega Mendung Di Pertanyakan

Pemerintahan Desa Mega Mendung Di Pertanyakan

Kabupaten Bogor MPGI News -  Kuasa hukum Anggi Triana Ismail menilai jika Pemerintahan Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad overheids) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Hal ini lantaran, pihak desa telah membuat salah seorang warganya bernama Nani Rohaeni warga kampung Sirnagalih  RT 02 RW 01 Desa Megamendung mengalami kerugian baik secara materil maupun immateril.

"Ya, selama 3 tahun hak ibu Nani yang merupakan klien kami ini telah ditelantarkan tanpa sebuah kepastian hukum oleh pihak Desa Megamendung. Sehingga, kami tergerak untuk menegur sikap pejabat publik yang kerap menyepelekan supremasi hukum dinegeri yang berlabel negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945," kata Anggi. Jum'at (30/8/2019).

Anggi menjelaskan, peristiwa yang merugikan kliennya yang merupakan pemilik Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa Jiwa atau Disabilitas Yayasan Silih Asih Megamendung bermula saat berinisiasi melakukan perbaikan dan pengurugan jalan akibat longsor di daerahnya tahun 2016 lalu.

Dimana, saat itu jalan yang dianggap sudah tidak layak bagi masyarakat setempat dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan. Karena itu, kliennya pun akhirnya berinisiatif menyelesaikan perbaikan jalan tersebut  selama kurun waktu kurang lebih satu bulan. Hingga,  satu tahun kemudian yayasan kliennya itu mendapat agenda kunjungan dari wakil DPR RI Fadli Zon dan anggota DPRD Kabupaten Bogor Iwan Setiawan.

"Nah saat ada kunjungan dua wakil rakyat ini saudara Nani menceritakan tentang apa yang telah dilakukannya atas fasiltas umum hingga membuat kedua dewan kaget,Sampai pada akhirnya memanggil dan menegur pihak desa untuk melakukan klarifikasi atas adanya pembiaran terhadap kondisi infrastruktur kemasyarakatan di desa Megamendung, sekaligus untuk segera melakukan pembayaran ganti kerugian kepada klien kami," tegasnya.

Usai diminta pertanggungjawabannya, lanjut Anggi, pihak desa pun menyatakan kesanggupannya untuk  memberikan ganti rugi dan menyampaikan permohonan maaf,Namun sampai waktu berjalan selama 3 tahun tak ada toleransinya, seolah mengindahkan apa yang sudah  diperintah kedua anggota dewan tersebut untuk melakukan pembayaran ganti kerugian.

"Jadi dari kejadian ini, saudara Nani meminta bantuan hukum ke kantor Hukum Sembilan Bintang dan Partners kami, guna meminta keadilan yang seadil-adilnya atas perbuatan desa yang diduga sudah menelantarkan hak-hak klien kami sebagai warga sah Desa Megamendung. Adapun surat kuasanya dibuat hari ini tanggal 30 Agustus 2019," jelasnya.

Anggi sendiri akan menurunkan tim terbaik dibidangnya sebanyak 10 orang kuasa hukum bagi kliennya selaku pencari keadilan. Apalagi, tim hukum Sembilan Bintang dan Partners Law Firm yang didominasi kalangan kaum muda jebolan Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, telah menjadikan simbol eksistensi terhadap supremasi hukum. Terutama, dalam menyikapi sikap - sikap para pejabat publik yang kerap melakukan pelanggaran konstitusi.

"Dugaan perbuatan Desa Megamendung  tak hanya bisa dijerat Pasal 1365 KUH Perdata saja, ada dugaan lainnya dialamatkan kepihak desa yakni mengenai tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kami akan telusurinya dengan komprehensif, guna memastikan ada dugaan perbuatan melawan hukum lainnya yang bisa dijerat kan kepada pihak desa. Mengingat, keadilan berhak didapatkan oleh klien kami," pukasnya. ( R.Kartolo )
Don't Miss

Berita Terkini